Ruang Lingkup Cyber Law 

Jonathan Rosenoer dalam Cyber law, the law of internet mengingatkan tentang ruang lingkup dari cyber law diantaranya : 
+ Hak Cipta (Copy Right) 
+ Hak Merk (Trademark) 
+ Pencemaran nama baik (Defamation) 
+ Fitnah, Penistaan, Penghinaan (Hate Speech) 
+ Serangan terhadap fasilitas komputer (Hacking, Viruses, Illegal Access) 
+ Pengaturan sumber daya internet seperti IP Address, domain name 
+ Kenyamanan Individu (Privacy) 
+ Prinsip kehati-hatian (Duty care) 
+ Tindakan kriminal biasa yang menggunakan TI sebagai alat 
+ Isu prosedural seperti yuridiksi, pembuktian, penyelidikan dll 
+ Kontrak / transaksi elektronik dan tanda tangan digital 
+ Pornografi 
+ Pencurian melalui Internet 
+ Perlindungan Konsumen 
+ Pemanfaatan internet dalam aktivitas keseharianseperti ecommerce, e-government, e-education dll 

Perangkat Hukum Cyber Law 

Agar pembentukan perangkat perundangan tentang teknologi informasi mampu mengarahkan segala aktivitas dan transaksi didunia cyber sesuai dengan standar etik dan hukum yang disepakati maka proses pembuatannya diupayakan sebagai berikut: 

+ Menetapkan prinsip – prinsip dan pengembangan teknologi informasi antara lain : 
1. Melibatkan unsur yang terkait (pemerintah, swasta, profesional). 
2. Menggunakan pendekatan moderat untuk mensintesiskan prinsip hukum konvensional dan norma hukum baru yang akan terbentuk 
3. Memperhatikan keunikan dari dunia maya 
4. Mendorong adanya kerjasama internasional mengingat sifat internet yang global 
5. Menempatkan sektor swasta sebagai leader dalam persoalan yang menyangkut industri dan perdagangan. 
6. Pemerintah harus mengambil peran dan tanggung jawab 
yang jelas untuk persoalan yang menyangkut, kepentingan publik 
7. Aturan hukum yang akan dibentuk tidak bersifat restriktif melainkan harus direktif dan futuristik 

+ Melakukan pengkajian terhadap perundangan nasional yang memiliki kaitan langsung maupun tidak langsung dengan munculnya persoalan hukum akibat transaksi di internet seperti : 
UU hak cipta, UU merk, UU perlindungan konsumen, UU Penyiaran dan Telekomunikasi, UU Perseroan Terbatas, UU Penanaman Modal Asing, UU Perpajakan, Hukum Kontrak, Hukum Pidana dll. 

Perangkat Hukum Internasional 

Dalam rangka upaya menanggulangi cyber crime Resolusi Kongres PBB VII/1990 mengenai “Computer related crime” mengajukan beberapa kebijakan antara lain : 

• Menghimbau negara anggota untuk mengintensifkan upaya – upaya penanggulangan penyalahgunaan komputer yang lebih efektif dengan mempertimbangkan langkah – langkah berikut : 
a. Melakukan moderinasi hukum pidana material dan hukum acara pidana. 
b. Mengembangkan tindakan pencegahan dan pengamanan komputer. 
c. Melakukan langkah untuk membuat peka warga masyarakat, aparat terhadap pentingnya pencegahan kejahatan. 
d. Melakukan training bagi para hakim, pejabat dan aparat hukum tentang cyber crime. 
e. Memperluas rules of ethics dalam penggunaan komputer melalui kurikulum informasi, 
f. Mengadopsi kebijakan perlindungan korban cyber crime sesuai deklarasi PBB. 
• Menghimbau negara anggota meningkatkan upaya 
Penanggulangan cyber crime 
• Merekomendasikan kepada komite pengendalian dan pencegahan kejahatan PBB (Committee on Crime Prevention and Control) untuk : Menyebarluaskan pedoman dan standar untuk membantu negara anggota menghadapi cyber crime, mengembangkan penelitian dan analisis untuk menemukan cara baru menghadapi cyber crime dimasa datang. 

Kebijakan IT di Indonesia 

Ada dua model yang diusulkan oleh Mieke untuk mengatur kegiatan di cyber space, yaitu : 
+ Model ketentuan Payung (Umbrella Provisions), Model ini dapat memuat materi pokok saja dengan memperhatikan semua 
kepentingan (seperti pelaku usaha, konsumen, pemerintah dan pemegak hukum), Juga keterkaitan hubungan dengan peraturan 
perundang – undangan. 
+ Model Triangle Regulations sebagai upaya mengantisipasi pesatnya laju kegiatan di cyber space. Upaya yang menitikberatkan permasalahan prioritas yaitu pengaturan sehubungan transaksi online, pengaturan sehubungan privacy 
protection terhadap pelaku bisnis dan konsumen, pengaturan sehubungan cyber crime yang memuat yuridiksi dan kompetensi 
dari badan peradilan terhadap kasus cyber space. 

Dalam moderinisasi hukum pidana, Mas Wigrantoro Roes Setiyadi dalam seminar cyber crime 19 maret 2003 mengusulkan alternatif : 
1. Menghapus pasal – pasal dalam UU terkait yang tidak dipakai lagi 
2. Mengamandemen KUHP 
3. Menyisipkan hasil kajian dalam RUU yang ada 
4. Membuat RUU sendiri misalnya RUU Teknologi Informasi 

Upaya tersebut tampaknya telah dilakukan terbukti dengan mulai disusunnya RUU KUHP yang baru (konsep tahun 2000).Di samping pembaharuan KHUP di Indonesia juga telah ditawarkan alternatif menyusun RUU sendiri, antara lain RUU yang disusun oleh tim dari 
pusat kajian cyber law UNPAD yang diberi title RUU TI draft III.